Pembudidaya Ikan Tertekan Harga Pakan, DKP Jabar Bidik Program Intervensi 2027

Bandung (PRSSNIJabar) - Melonjaknya harga pakan menjadi salah satu persoalan serius yang masih membebani pembudidaya ikan di Jawa Barat. Kenaikan biaya produksi tersebut dinilai berpotensi menggerus keuntungan pembudidaya ketika harga jual ikan di pasaran relatif tidak banyak berubah.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat pun tengah mencari sejumlah langkah untuk menekan biaya produksi. Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan bahan pakan alternatif seperti maggot, hingga mengkaji kemungkinan adanya intervensi anggaran pada 2027.

Kepala DKP Provinsi Jawa Barat, Rinny Cempaka, mengatakan persoalan pakan memang menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan solusi konkret. Terlebih, sebagian bahan baku pakan konvensional masih bergantung pada impor sehingga pergerakan nilai tukar rupiah turut memengaruhi harga.

“Urusan pakan ini juga jadi PR. Apalagi sekarang dolar juga naik, otomatis pakan ini naik terus harganya mengikuti karena kan impor,” kata Rinny saat ditemui di sela-sela Bazar UMKM di Halaman Kantor DKP Jabar, Kota Bandung, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, tingginya harga pakan secara langsung berdampak terhadap biaya operasional pembudidaya. Kondisi itu menjadi semakin berat ketika harga jual ikan tidak mengalami kenaikan yang sebanding.

Untuk menyiasatinya, DKP Jabar mendorong penggunaan maggot atau larva Black Soldier Fly (BSF) yang dapat diolah menjadi tepung sebagai salah satu bahan pakan alternatif.

Pemanfaatan maggot diharapkan dapat menjadi bagian dari formulasi pakan yang lebih efisien dari sisi biaya, namun tetap memperhatikan kebutuhan nutrisi ikan yang dibudidayakan.

Selain mencari alternatif bahan baku, DKP Jabar bersama DPRD Jawa Barat juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema bantuan atau intervensi pakan bagi pembudidaya.

Konsep tersebut nantinya diharapkan memiliki pola yang dapat membantu pembudidaya, seperti halnya dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian melalui subsidi pupuk.

Namun, Rinny menegaskan skema tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah perlu memastikan mekanisme yang dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan dalam persaingan usaha.

“Ini sedang kita coba kaji. Kira-kira yang paling pas bentuknya seperti apa, kemudian mekanismenya bagaimana, yang tentunya aman dan bisa dilaksanakan. Insya Allah didoakan teman-teman pembudidaya supaya ini bisa goal di provinsi, kemudian jadi inspirasi nasional,” ujarnya.

Apabila kajian tersebut rampung dan mendapat persetujuan, uji coba program intervensi pakan ditargetkan dapat mulai direalisasikan pada 2027.

Upaya menekan biaya produksi ini dinilai penting, terlebih sektor budidaya ikan juga menghadapi tantangan lain berupa kondisi cuaca ekstrem yang turut memengaruhi produksi.

Tak hanya menyentuh persoalan di sektor hulu, DKP Jabar juga berupaya memperkuat sisi hilir, khususnya dalam membantu pemasaran produk olahan perikanan.

Salah satunya dilakukan melalui kegiatan bazar yang secara rutin menggandeng lebih dari 30 pelaku UMKM. Kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya DTPH, Disperindag dan Dekranasda.

“Kami terus berupaya rutin melakukan pemasaran dengan mengajak teman-teman UMKM, terutama untuk produk perikanan,” kata Rinny.

Selain menjadi ruang promosi produk, kegiatan seperti Sunda Karsa Fest Karya Kreatif Jawa Barat 2026 juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Aspek keamanan dan higienitas produk menjadi perhatian. Edukasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk tayangan podcast yang melibatkan pelajar dan pelaku usaha.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mendorong budaya gemar makan ikan, tetapi juga meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai standar mutu dan keamanan dalam pengolahan hasil perikanan. (AMJ)