KDM Pastikan Siswa Tak Mampu Tetap Bisa Sekolah

Bandung (PRSSNIJabar) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak boleh ada anak yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng sekolah swasta agar turut menjadi bagian dari solusi dalam menampung siswa dari keluarga kurang mampu.

Menurut Gubernur yang kerap disapa KDM, setiap tahun jumlah lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA dan SMK negeri selalu lebih besar dibandingkan daya tampung yang tersedia. Kondisi tersebut membuat sebagian siswa harus mencari alternatif pendidikan di sekolah swasta.

Namun persoalan muncul ketika siswa yang tidak diterima di sekolah negeri berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Karena itu, Pemprov Jawa Barat menyiapkan skema bantuan pendidikan agar mereka tetap memiliki kesempatan melanjutkan sekolah.

“Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” kata KDM, Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah telah merancang bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta per siswa pada tahun pertama bagi peserta didik yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

KDM menilai peran sekolah swasta sangat strategis dalam mendukung pemerataan pendidikan di Jawa Barat. Keberadaan sekolah swasta bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi juga mitra pemerintah dalam memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang layak.

Menurutnya, jika kerja sama tersebut dapat berjalan baik, maka persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri tidak akan berujung pada meningkatnya angka anak yang tidak melanjutkan pendidikan.

Ia juga menegaskan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang kondisi ekonomi keluarga. Pemerintah, kata KDM, berkewajiban menghadirkan solusi agar siswa dari keluarga kurang mampu memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan melalui pendidikan.

Saat ini sebagian calon peserta didik telah menentukan pilihan untuk bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Sementara sebagian lainnya telah terakomodasi melalui proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di sekolah negeri.

Meski demikian, masih ada sejumlah siswa yang membutuhkan dukungan agar dapat terus bersekolah. Karena itu, KDM berharap yayasan dan pengelola sekolah swasta dapat menyambut baik ajakan kolaborasi yang ditawarkan pemerintah daerah.

“Yang terpenting adalah anak-anak Jawa Barat tetap mendapatkan haknya untuk belajar dan melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah dan sekolah swasta, Pemprov Jawa Barat berharap tidak ada lagi siswa yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena terkendala biaya maupun keterbatasan kursi di sekolah negeri. (IGN)