Karhutla Jabar Capai 90 Kejadian, Dishut dan BPBD Perkuat Kesiapsiagaan

Bandung (PRSSNIJabar) - Memasuki musim kemarau, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi cuaca kering dan rendahnya curah hujan membuat sejumlah wilayah rawan mengalami kebakaran.

Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jawa Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar meningkatkan pemantauan serta pencegahan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi karhutla.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dodit Ardian Pancapana mengatakan, pencegahan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah tersebut di antaranya patroli berkala, pemantauan kondisi tutupan hutan, sosialisasi kepada masyarakat hingga memperkuat koordinasi lintas sektor.

"Kami bersama berbagai pihak terus mengintensifkan patroli berkala di wilayah rawan, memantau kondisi tutupan hutan, menggalakkan sosialisasi edukatif, serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi meminimalkan risiko karhutla," ujar Dodit.

Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membakar sampah di sekitar kawasan hutan, memastikan api unggun benar-benar padam serta tidak membuang puntung rokok sembarangan.

Masyarakat juga diminta segera melapor apabila menemukan indikasi kebakaran maupun titik api di wilayahnya.

Dodit menjelaskan, kondisi cuaca kering, rendahnya curah hujan dan menurunnya kadar air pada vegetasi membuat kawasan hutan dan lahan lebih mudah terbakar.

Terlebih, sebagian besar kasus karhutla di Indonesia kerap dipicu oleh aktivitas maupun kelalaian manusia.

Dampak kebakaran pun tidak hanya mengancam vegetasi. Karhutla dapat merusak habitat satwa liar, menurunkan kualitas tanah, meningkatkan emisi gas rumah kaca serta menghasilkan asap yang berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

"Menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan, penyedia air bersih, dan penyerap karbon merupakan tanggung jawab bersama," katanya.

Sementara itu, BPBD Provinsi Jawa Barat juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari meningkatkan pemantauan wilayah rawan kebakaran, menyebarkan informasi peringatan dini hingga memperkuat koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan dan masyarakat.

"Edukasi kepada masyarakat juga terus kami tingkatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok di area kering, serta lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar," ujar Teten.

Selain pencegahan, kesiapan personel dan peralatan penanganan kebakaran juga terus diperkuat. Hal itu dilakukan agar ketika terjadi kebakaran, petugas dapat memberikan respons secara cepat.

"Kesiapsiagaan personel dan peralatan penanganan kebakaran juga terus diperkuat agar dapat melakukan respons cepat apabila terjadi kejadian," katanya.

Berdasarkan data BPBD Jawa Barat per 10 Agustus 2026, tercatat sebanyak 90 kejadian karhutla yang tersebar di 72 kecamatan di Jawa Barat.

Kabupaten Sumedang menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak, yakni 16 kejadian, disusul Kabupaten Majalengka sebanyak 11 kejadian dan Kabupaten Bandung sebanyak 8 kejadian.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat diminta tidak menganggap sepele potensi kebakaran selama musim kemarau.

Sinergi pemerintah, aparat, relawan dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan angka kejadian karhutla sekaligus mencegah dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan kehidupan warga. (AMJ)