HUT ke-81 Jabar, Dedi Mulyadi Soroti Kesenjangan Wilayah dan Janjikan Pembenahan Pemerintahan

Bandung (PRSSNIJabar) - Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat berlangsung di Pasanggrahan Pancarasa atau halaman Gedung Sate Bandung, Rabu (19/8/2026) malam.

Rangkaian puncak Hari Jadi Jabar tersebut diawali rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sejarah berdirinya Provinsi Jawa Barat dan ditutup pidato Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Suasana malam puncak semakin meriah dengan penampilan penyanyi Rizky Febian yang menghibur para tamu undangan dan masyarakat yang hadir.

Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengatakan, usia 81 tahun semestinya menjadi momentum bagi Jawa Barat untuk berada pada puncak keberhasilan pembangunan.

Menurutnya, Jawa Barat memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari energi, pertanian, kelautan, geotermal, pembangkit listrik tenaga air dan surya, hingga industri manufaktur.

“Karena kita memiliki seluruh potensi, baik potensi energi, potensi pertanian, potensi kelautan, potensi geotermal, potensi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, sampai dengan potensi industri dan industri manufaktur yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.

Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti pemerataan pembangunan. Masih terdapat kesenjangan antara kabupaten dan kota, termasuk disparitas pembangunan antarwilayah di Jawa Barat.

Karena itu, Dedi menilai diperlukan orkestrasi pembangunan yang lebih terarah, termasuk dalam pengelolaan anggaran yang berada di bawah koordinasi gubernur dan wakil gubernur.

“Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Anggaran yang bersifat administratif sekarang sudah berubah menjadi bersifat teknis dengan memenuhi kebutuhan dasar dulu,” katanya.

Dedi menyebut sektor pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian serius. Pemerintah akan mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah karena angka partisipasi pendidikan dasar sembilan tahun dinilai belum optimal.

Program penambahan ruang kelas baru hingga pemberian beasiswa menjadi bagian dari prioritas. Selain pendidikan SD, SMP dan SMA, pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C juga akan mendapat perhatian.

Persoalan kesenjangan ekonomi antarwilayah juga menjadi sorotan KDM. Ia membandingkan kondisi Bekasi yang memiliki tingkat upah tinggi dengan daerah seperti Majalengka, Kuningan dan Indramayu.

Menurutnya, perbedaan pendapatan tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena karakteristik kebutuhan hidup di setiap daerah berbeda.

“Orang perkotaan bayar kontrak, beli beras, beli makan jadi pendapatan besar. Kalau di Kuningan atau Majalengka beras tidak beli karena panen sendiri, sayuran tidak beli, air tidak beli sehingga tingkat pendapatan rendah tidak menjadi tolak ukur,” ujarnya.

Karena itu, investasi yang masuk ke Jawa Barat harus memberikan dampak nyata terhadap pembukaan lapangan kerja di seluruh wilayah.

“Ini adalah tantangan kita semua agar investasi Jawa Barat tertinggi harus memiliki implikasi terhadap ketersediaan dan terisinya lapangan kerja di seluruh Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.

Selain pendidikan dan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi fokus pemerintah. Dedi menegaskan tidak boleh terjadi perbedaan kualitas layanan kesehatan, mulai dari tingkat rujukan pertama di desa hingga layanan rujukan tingkat kedua dan ketiga.

Di sisi lain, Pemprov Jabar juga akan melakukan efisiensi anggaran melalui perampingan kelembagaan pemerintahan.

Jumlah aparatur dan jabatan di lingkungan Pemprov Jabar akan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Struktur organisasi perangkat daerah (OPD) juga akan dievaluasi.

“Ada yang tetap, ada yang dua berubah menjadi satu, bisa jadi ada yang tiga berubah menjadi satu. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien,” jelas Dedi.

Menurutnya, efisiensi tidak sekadar mengurangi anggaran, tetapi juga melakukan realokasi agar keuangan daerah dapat digunakan lebih optimal untuk kepentingan masyarakat.

Langkah serupa akan diterapkan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dedi menyebut jumlah direktur dan komisaris pada BUMD tidak boleh terlalu banyak.

BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah sekaligus menjadi aset pemerintah yang produktif.

Untuk itu, sejumlah BUMD akan dikonsolidasikan dalam satu holding bernama BUMD Sanggabuana. Pengelolaannya akan diserahkan kepada tenaga profesional melalui proses seleksi terbuka.

“Untuk itu di usia 81 Provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat,” tutur Dedi.

Ia menegaskan, pembenahan tersebut diarahkan untuk membangun pemerintahan yang memiliki visi besar terhadap kemakmuran masyarakat, efisien dalam pengelolaan anggaran, sekaligus mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara bertahap dan terbuka. (AMJ)