Jaga Iklim Investasi, Pemkot Banjar Berantas Premanisme

Banjar (PRSSNIJabar) - Gangguan keamanan seperti pemerasan, pungutan liar (pungli), hingga intimidasi tak hanya meresahkan masyarakat. Jika dibiarkan, praktik tersebut juga dapat mengganggu aktivitas usaha dan membuat iklim investasi di Kota Banjar menjadi tidak kondusif.

Karena itu, Pemerintah Kota Banjar memperkuat langkah pemberantasan premanisme melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme. Satgas ini disiapkan untuk memperkuat koordinasi lintas pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Banjar.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, saat membuka Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kota Banjar di Ruang Rapat Gunung Sangkur, Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar, Selasa (1/9/2026).

Sudarsono mengatakan, penanganan gangguan keamanan dan ketertiban membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum hingga unsur masyarakat.

“Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam satuan tugas,” kata Sudarsono.

Menurut Sudarsono, pemberantasan premanisme tidak cukup dilakukan dengan mengandalkan penindakan hukum. Langkah preventif dan edukatif juga harus diperkuat untuk mencegah munculnya praktik-praktik yang meresahkan masyarakat.

Salah satu perhatian yang disorot adalah sektor perparkiran. Penataan perparkiran dinilai penting karena menjadi salah satu titik yang berpotensi memunculkan gesekan maupun praktik pungutan liar jika tidak dikelola dengan baik.

Rakor yang mengusung tema “Menciptakan Keamanan dan Ketertiban, Mewujudkan Kota Banjar Bebas Premanisme” tersebut diikuti sekitar 70 peserta, terdiri dari unsur Satgas Pemberantasan Premanisme, para camat, serta juru parkir se-Kota Banjar.

“Sinergi yang telah terjalin perlu terus diperkuat melalui langkah preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan,” ujarnya.

Sudarsono menambahkan, Satgas Pemberantasan Premanisme juga bertugas mendukung pelaksanaan Operasi Jabar Manunggal. Operasi tersebut diarahkan untuk menjaga kondusivitas wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Banjar, dari berbagai bentuk kriminalitas yang dapat mengganggu rasa aman masyarakat maupun aktivitas perekonomian.

“Premanisme menjadi salah satu penghambat pembangunan dan menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Pemkot Banjar berkomitmen memberantas segala bentuk aksi premanisme dan tidak akan mentoleransi tindakan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan pelaku usaha sehingga iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Kota Banjar tetap kondusif. (LER)