HUT ke-81 RI, Ketua KPAID Jabar: Bangsa Ini Tengah Dibayang-bayangi Krisis Perlindungan Anak

Tasikmalaya (PRSSNIJabar) - Momen Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), tak sekadar diisi dengan gempita perayaan. Catatan kritis dan refleksi menohok justru datang dari Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Barat, Ato Rinanto.

​Ato menegaskan, di usianya yang ke-81 tahun, bangsa ini justru tengah dibayang-bayangi krisis perlindungan anak yang mengancam masa depan generasi penerus.

​"Data laporan yang masuk, baik ke KPAI maupun kepolisian, menunjukkan angka kekerasan terhadap anak terus merangkak naik setiap tahunnya. Belum ada penurunan yang signifikan," ujar Ato.

​Kondisi di lapangan, kata dia, kian mengkhawatirkan. Anak-anak tak lagi hanya menjadi korban, tetapi mulai marak terseret sebagai pelaku kejahatan. Kasus asusila dan pencabulan masih mendominasi Laporan Polisi (LP), baik di tingkat Jawa Barat maupun nasional.

​Tak cuma di dunia nyata, aksi kejahatan terhadap anak kini merambah ke ruang siber. Fenomena cyberbullying hingga eksploitasi seksual anak secara daring kian marak dan makin sulit dibendung.

​Ato pun menggarisbawahi, jika gelombang kekerasan ini tak segera diintervensi dengan kebijakan konkret dan dukungan anggaran yang memadai, visi besar pemerintah bisa berantakan.

​"Jika tantangan ini tidak segera direspons dengan kebijakan yang kuat serta dukungan anggaran yang memadai, terdapat risiko besar bahwa visi Indonesia Emas 2045 akan gagal dan justru berubah menjadi 'Indonesia Cemas'," tegasnya.

​Ia menambahkan, cita-cita Indonesia Emas bakal kehilangan makna jika generasi penerus justru tumbuh dalam bayang-bayang trauma fisik, psikologis, dan eksploitasi digital.

​Atas dasar itu, Forum KPAID Jawa Barat mendesak para pemangku kebijakan untuk mengambil langkah cepat: merumuskan regulasi adaptif, mengalokasikan anggaran perlindungan anak secara proporsional, serta memperkuat sinergi antara KPAI, kepolisian, dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan di ruang digital.

​"Kemerdekaan sejati itu bukan cuma soal pembangunan fisik semata, tapi juga jaminan rasa aman bagi tumbuh kembang seluruh anak bangsa," pungkasnya. (AST)