Harga Pertamax Tembus Rp16.250, Farhan Ajak ASN Bandung Tinggalkan Kendaraan Pribadi

Bandung (PRSSNIJabar) - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang diberlakukan pemerintah pusat mulai Rabu (10/6/2026) langsung menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung. Salah satu yang paling terasa adalah lonjakan harga Pertamax yang kini mencapai Rp16.250 per liter.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari dinamika ekonomi global yang saat ini memengaruhi sektor energi. Karena itu, Pemkot Bandung memilih fokus pada langkah efisiensi dan penghematan biaya operasional guna mengurangi dampak kenaikan BBM terhadap keuangan daerah.

"Ini kan masalah supply and demand. Ketika demand tidak pernah turun, sementara supply naik turun. Ditambah lagi nilai dolar yang juga berfluktuasi. Apa boleh buat, kondisi ini harus kita hadapi bersama," kata Farhan di Bandung, Rabu (10/6/2026).

Menurut Farhan, fluktuasi harga energi dunia ditambah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai kisaran Rp17.928 per dolar AS menjadi faktor yang ikut mendorong kenaikan harga BBM.

Ia mengakui pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM. Namun demikian, Pemkot Bandung tetap berupaya mencari berbagai langkah agar dampaknya tidak terlalu membebani anggaran daerah.

Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah mendorong aparatur sipil negara (ASN) lebih hemat dalam penggunaan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor.

"Saran saya mari bersama-sama kita lakukan efisiensi operasional. Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Kalau pun terpaksa, kita bisa terapkan carpool atau berbagi kendaraan," ujarnya.

Farhan menegaskan, meskipun pemerintah tidak bisa mengendalikan harga BBM, namun pola konsumsi energi masih bisa diatur melalui perilaku yang lebih efisien.

"Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama," katanya.

Di sisi lain, Farhan mengungkapkan sektor yang paling terdampak akibat kenaikan harga BBM adalah operasional pengangkutan sampah. Menurutnya, armada pengangkut sampah menggunakan bahan bakar nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding BBM subsidi.

"Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasionalnya menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan berat bagi kami," ungkapnya.

Untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Bandung juga menyiapkan langkah penyesuaian pada sejumlah pos belanja operasional.

Beberapa anggaran yang akan dievaluasi antara lain belanja makan minum rapat dan biaya perjalanan dinas yang dinilai masih dapat dihemat.

"Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini," tegas Farhan.

Meski demikian, ia memastikan kebijakan penghematan tersebut tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

"Kita harus cepat beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan prima, sementara di internal pengeluaran operasional bisa lebih terkendali," pungkasnya. (AMJ)