BRIN Tekankan Solusi Sampah dari Hulu, PSEL Bandung Raya Diminta Dikaji Menyeluruh

Dok. Ilustrasi

Bandung (PRSSNIJabar) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai persoalan sampah di Bandung Raya tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pengelolaan sampah dinilai harus dibangun secara menyeluruh dari hulu hingga hilir dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, serta sistem ekonomi sirkular yang berjalan nyata di lapangan.

Pandangan tersebut disampaikan Profesor Riset sekaligus peneliti senior BRIN, Dr. Ir. Neni Sintawardani, M.Eng., dalam diskusi publik ilmiah mengenai PSEL Bandung Raya yang digelar WALHI Jawa Barat di Bandung, Selasa (9/6/2026).

Menurut Neni, polemik mengenai PSEL seharusnya tidak hanya dipandang dari sisi teknologi semata, tetapi juga harus dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sampah yang selama ini belum optimal.

“Kalau persoalan PSEL saja yang disoroti, itu tidak menyelesaikan semuanya. Pengelolaan sampah harus dilihat secara keseluruhan, mulai dari jangka pendek, menengah, sampai panjang,” ujar Neni.

Ia menegaskan BRIN tidak secara langsung berada pada posisi mendukung ataupun menolak PSEL. Namun, setiap teknologi pengolahan sampah, kata dia, harus dihitung secara ilmiah, termasuk dampak lingkungan, emisi, manfaat ekonomi, hingga efek sosial yang mungkin muncul.

Menurut hasil kajian BRIN, persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan adalah pengelolaan sampah dari sumber. Padahal, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sebenarnya mulai tumbuh, namun belum didukung sistem yang konsisten.

“Sudah banyak masyarakat memilah sampah, tetapi akhirnya dicampur lagi. Artinya sistemnya belum berjalan. Harus ada kebijakan yang jelas, termasuk reward and punishment,” katanya.

Neni menilai pemerintah perlu memperkuat pengelolaan sampah berbasis komunitas dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Dalam penelitian BRIN di sejumlah wilayah, TPS justru berpotensi menjadi pusat ekonomi baru apabila dikelola dengan pendekatan ekonomi sirkular.

Ia mencontohkan pengolahan sampah organik melalui sistem anaerobik yang dapat menghasilkan biogas untuk kebutuhan rumah tangga. Selain mengurangi timbunan sampah, metode tersebut juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi.

“Kalau sampah organik diolah jadi biogas, itu bisa dipakai memasak dan punya dampak ekonomi. Sampah bukan lagi sekadar limbah, tapi punya nilai manfaat,” ujarnya.

Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik juga dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku daur ulang yang memiliki nilai jual. Menurut Neni, konsep ekonomi sirkular sangat mungkin diterapkan apabila pemerintah serius membangun sistem pendukung hingga tingkat akar rumput.

Ia juga menyoroti pentingnya aturan yang lebih tegas untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah.

“Misalnya petugas sampah tidak mengambil sampah yang tidak dipilah. Langkah kecil seperti itu sebenarnya sangat logis dan bisa dilakukan,” katanya.

Dalam forum yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Rizaldy Danar Priambodo menyebut persoalan sampah di Bandung Raya telah menjadi kondisi darurat yang membutuhkan kebijakan matang dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan kebijakan pengelolaan sampah ini benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan lingkungan baru di masa depan,” ujar Rizaldy.

Ia mengatakan DPRD Jawa Barat akan mengawal seluruh masukan dari diskusi publik tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penanganan sampah di Jawa Barat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat Wahyudin atau Iwang menilai pendekatan teknologi termal seperti PSEL berpotensi memunculkan masalah baru apabila tidak dihitung secara komprehensif.

“Teknologi bukan solusi utama kalau pendekatan dari hulunya tidak dijalankan. Jangan sampai cepat menyelesaikan sampah, tapi memunculkan persoalan lingkungan dan kesehatan baru,” kata Iwang.

Diskusi ilmiah tersebut mempertemukan unsur pemerintah, DPRD, akademisi, pegiat lingkungan, hingga masyarakat sipil untuk membahas arah kebijakan pengelolaan sampah di Bandung Raya yang dinilai semakin mendesak. (IGN)