DPRD Jabar Kawal Ketat APBD dan Dua Ranperda Krusial

Bandung (PRSSNIJabar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mulai mengakselerasi pembahasan sejumlah agenda strategis daerah. Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (25/6/2026).

Legislatif menerima penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus menerima dua usulan ranperda penting dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 telah rampung diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, Pemprov Jabar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Alhamdulillah, ini adalah capaian WTP yang ke-15 kalinya secara berturut-turut yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Iswara usai rapat paripurna.

Dalam paripurna tersebut, kata Iswara, pihak eksekutif yang diwakili Wakil Gubernur Jawa Barat juga memaparkan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah hingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Tercatat, SILPA Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar Rp186,3 miliar. Anggaran sisa tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Tak hanya membahas pertanggungjawaban keuangan, DPRD Jabar juga menerima dua usulan regulasi baru yang dinilai sangat strategis, yakni Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Terkait sektor pendidikan, Iswara menegaskan DPRD ingin memastikan anggaran pendidikan yang telah diamanatkan sebesar 20 persen benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami ingin setiap rupiah dari anggaran 20 persen di Jawa Barat ini benar-benar bermanfaat. Mulai dari pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), rehabilitasi ruang kelas, hingga program beasiswa. Kami minta penjelasan detail dari Pemprov terkait urgensi ranperda ini," tegasnya.

Sementara itu, Ranperda PPLH dinilai sudah sangat dinantikan. Menurut Iswara, Jawa Barat sebagai wilayah industri besar dan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks dan membutuhkan payung hukum yang kuat.

"Begitu PP-nya turun pada 2025, kami di DPRD langsung bergerak cepat meminta pembahasan perdanya. Jawa Barat ini wilayah industri besar, bertetangga dengan Jakarta, dan penduduknya terpadat. Masalah lingkungan hidup adalah isu krusial sehari-hari, makanya kami sangat menyambut baik ranperda ini," katanya.

Di sisi lain, polemik Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) atau PPDB juga menjadi perhatian hampir seluruh fraksi di DPRD Jabar. Bahkan, beberapa fraksi secara terbuka mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah persoalan tersebut.

"Soal usulan Pansus PPDB, nanti mekanismenya diserahkan ke tingkat pansus yang membahas Ranperda Pendidikan. Biarkan pansus menilai tingkat urgensinya, apakah cukup meminta penjelasan dari Disdik, Asda, dan Sekda, atau memang perlu dibentuk pansus tersendiri," tuturnya.

Menanggapi isu yang menyebut kondisi fiskal Jawa Barat sedang defisit, Iswara meluruskan bahwa postur APBD Jabar masih berada dalam kondisi normal dan menerapkan prinsip balance budget.

Hal itu, menurutnya, tercermin dari masih adanya SILPA sebesar Rp186 miliar pada tahun anggaran sebelumnya.

Untuk mengetahui kondisi riil keuangan daerah, DPRD Jabar langsung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

"Sore ini langsung kami bahas bersama TAPD. Agenda utamanya adalah evaluasi semester pertama tahun anggaran 2026 sekaligus menyusun prognosis untuk enam bulan ke depan," ucapnya.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran, capaian target pendapatan daerah, serta progres pelaksanaan berbagai program dan proyek di lapangan.

"Dari hasil evaluasi dan prognosis itu, baru kita ambil kebijakan. Kalau memang target pendapatan meleset atau ada kondisi mendesak, konsekuensinya kita harus kurangi atau tunda dulu belanja-belanja di sektor yang belum prioritas," pungkas Iswara. (AMJ)