Ciamis Perkuat Penanganan TB di Tengah Tekanan Fiskal

Ciamis (PRSSNIJabar) - Tekanan fiskal yang membatasi ruang gerak pembangunan daerah tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memperkuat penanganan tuberkulosis (TB). Penyakit menular tersebut kini ditempatkan bukan hanya sebagai persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan produktivitas dan ketahanan ekonomi keluarga.

Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi strategi kesehatan dan pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis, Senin (21/9/2026). Pertemuan itu dihadiri Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, serta Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR.

Di tengah kebutuhan memperkuat layanan kesehatan, Pemkab Ciamis menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal. Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan, APBD Ciamis mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Herdiat, APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,1 triliun pada 2019 kini menjadi sekitar Rp2,3 triliun. Penurunan tersebut setara sekitar 25,8 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ciamis masih berada di kisaran Rp376 miliar sehingga pembangunan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, termasuk infrastruktur kesehatan.

Herdiat menyebut terdapat 22 dari 84 Puskesmas Pembantu (Pustu) di Ciamis yang kondisinya rusak dan membutuhkan penanganan. Pemkab Ciamis juga telah mengajukan usulan renovasi sejumlah fasilitas kesehatan sejak 2025, dengan dukungan anggaran pusat maupun provinsi diproyeksikan dapat direalisasikan pada 2027.

“Sebanyak 60 persen penduduk Ciamis adalah petani yang mengandalkan kesuburan tanah dan ketersediaan air. Keterbatasan APBD tentu membatasi ruang gerak kita. Namun, lewat efisiensi dan pengelolaan yang tepat, kemantapan jalan daerah kita masih bisa dipertahankan di angka 90,14 persen,” ucap Herdiat.

Di tengah keterbatasan tersebut, penanganan TB tetap dilakukan melalui pendekatan aktif dengan mendatangi kelompok masyarakat yang berisiko.

Dalam program Active Case Finding (ACF) periode Juli-September 2026, Pemkab Ciamis menyebut telah menjangkau sekitar 18.000 peserta skrining. Dari proses tersebut ditemukan 365 kasus positif TB dan teridentifikasi 1.321 orang yang menjadi kontak erat serumah.

Dari kontak erat tersebut, sebanyak 52 orang disebut telah memulai terapi pengobatan. Data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah penularan TB di lingkungan keluarga.

Penguatan pencegahan juga akan dilakukan hingga tingkat desa dan kelurahan. Pemkab Ciamis bersiap meluncurkan deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis secara serempak di seluruh wilayah.

Wamendagri Akhmad Wiyagus mengatakan, penanganan TB membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena dampaknya dapat meluas hingga persoalan sosial dan ekonomi.

Menurut dia, seseorang yang menderita TB tidak hanya menghadapi persoalan kesehatan. Ketika penyakit mengganggu kemampuan bekerja, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan anggota keluarga lainnya.

“Satu pasien TB tidak hanya menderita secara fisik, tetapi berdampak langsung pada produktivitas hingga empat anggota keluarga lainnya. Gangguan kesehatan pada satu anggota keluarga berpotensi merusak stabilitas ekonomi rumah tangga. Jika tidak ditangani serius dari sekarang, kemiskinan akibat penyakit ini akan mengancam target Indonesia Emas 2045,” kata Wiyagus.

Wiyagus juga mendorong pemerintah daerah memasukkan penanganan TB secara konsisten dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Di Ciamis, dukungan anggaran sekitar Rp2 miliar telah dialokasikan dalam RKPD untuk mendukung gerakan pengentasan TB.

Selain penguatan penemuan kasus, upaya pencegahan penularan juga diarahkan pada kontak erat pasien. Pemerintah kini memberikan sejumlah pilihan regimen Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), termasuk regimen dengan frekuensi pemberian obat mingguan selama periode tertentu.

Fleksibilitas tata laksana tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjalani terapi pencegahan, terutama bagi mereka yang memiliki risiko tertular setelah berkontak erat dengan pasien TB.

Dalam pelaksanaannya, kader kesehatan tetap menjadi bagian penting dalam memastikan pasien menjalani pengobatan dan pemantauan secara berkelanjutan hingga ke lingkungan tempat tinggal.

Di luar penanganan TB, pemerintah daerah juga mengandalkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan dan memperkuat pemberdayaan ekonomi. Ciamis tercatat memiliki 282 Bank Sampah Unit yang menjadi bagian dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Ciamis juga meraih ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award 2025 kategori Clean Land untuk kota kecil. Sementara itu, potensi kedermawanan masyarakat melalui Baznas Ciamis yang disebut mencapai sekitar Rp30 miliar per tahun diarahkan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga mendukung sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (AST)