Camat Cipedes Ungkap Penyebab Rendahnya Aktivasi IKD di Kalangan Masyarakat

Kota Tasikmalaya (PRSSNIJabar) - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivasi dan verifikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, menjadi perhatian serius pemerintah setempat. Di tengah percepatan transformasi layanan publik berbasis digital, minimnya kesadaran masyarakat dinilai menjadi tantangan terbesar yang harus segera diatasi.

Camat Cipedes, Cecep Ridwan, mengatakan kepemilikan KTP elektronik di wilayahnya saat ini hampir merata. Namun, kondisi tersebut belum diikuti dengan tingginya angka aktivasi IKD yang menjadi bagian penting dari digitalisasi administrasi kependudukan.

"Kalau KTP elektronik sebenarnya sudah hampir semua warga memilikinya. Namun, untuk IKD, partisipasi masyarakat masih rendah. Banyak warga yang belum memahami pentingnya identitas digital ini," ujar Cecep usai mengikuti rapat koordinasi bersama para Ketua RW dan RT se-Kelurahan Sukamanah, Kota Tasikmalaya, Senin (29/6/2026).

Menurut Cecep, rendahnya angka aktivasi IKD bukan disebabkan oleh kendala teknis semata. Persoalan utama justru terletak pada masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat identitas kependudukan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal, IKD diproyeksikan menjadi salah satu instrumen utama dalam mempermudah akses berbagai layanan publik, mulai dari pelayanan administrasi pemerintahan, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga berbagai keperluan administrasi lainnya secara lebih cepat, mudah, dan efisien.

"Sering kali masyarakat baru menyadari pentingnya dokumen kependudukan ketika berada dalam kondisi mendesak, misalnya saat melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau mengurus bantuan sosial. Padahal, ke depan IKD akan menjadi kebutuhan utama dalam berbagai pelayanan publik," katanya.

Ia menilai, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat semakin siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Untuk mendorong peningkatan aktivasi IKD, Pemerintah Kecamatan Cipedes terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam upaya tersebut, peran pengurus RT dan RW dinilai sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan warga di tingkat lingkungan.

"Kami mengajak seluruh pengurus RT dan RW untuk aktif menyosialisasikan pentingnya IKD kepada masyarakat. Ini bukan sekadar menjalankan program pemerintah, melainkan bagian dari transformasi menuju pelayanan publik yang lebih modern, efektif, dan efisien," tegas Cecep.

Selain sosialisasi, pihak kecamatan juga menyediakan layanan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan aktivasi IKD, baik terkait penggunaan aplikasi maupun pemahaman terhadap prosedur yang harus dilakukan.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kecamatan Cipedes berharap angka aktivasi dan verifikasi IKD terus meningkat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat layanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akurat di era digital.

"Kalau masyarakat sudah sadar dan mau beradaptasi, pelayanan publik tentu akan menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan akurat," pungkas Cecep. (AST)