Siti Muntamah Siap Berembuk, Komisi V DPRD Jabar Lirik Pembentukan Pansus SPMB 2026

Bandung (PRSSNIJabar) - Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 terus menjadi perhatian berbagai kalangan.

Menyikapi beragam aspirasi dan keluhan masyarakat, Komisi V DPRD Jawa Barat membuka peluang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB, mulai dari aspek kebijakan hingga implementasinya di lapangan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, mengatakan usulan pembentukan Pansus akan dibahas bersama seluruh anggota komisi setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat dalam audiensi yang digelar di ruang rapat Komisi V DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).

"Kami akan berembuk di Komisi V terkait berbagai aspirasi yang disampaikan hari ini. Jika memang diperlukan pembentukan Pansus untuk melihat administrasi dan pelaksanaan SPMB secara menyeluruh, tentu akan menjadi bahan pembahasan kami. Hasilnya nanti akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat," ujar Siti.

Menurutnya, DPRD Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses penerimaan murid baru berjalan sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan SPMB harus menjadi bahan evaluasi bersama.

Siti menegaskan, DPRD Jabar akan terus mengawal jalannya SPMB hingga seluruh tahapan selesai.

Pengawasan tersebut dilakukan agar setiap persoalan yang muncul dapat ditangani secara cepat dan tepat.

"Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah guna mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang lebih baik, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Jawa Barat," katanya.

Audiensi tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat, DPRD Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Berbagai masukan, kritik, hingga usulan perbaikan mengemuka dalam pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan tata kelola pendidikan di Jawa Barat.

Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Firman Oktora, menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, kritik dan saran tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Disdik Jabar dalam melakukan pembenahan.

"Masukan yang disampaikan sangat produktif untuk memperbaiki dan membenahi tata kelola yang ada. Kami akan terus menginformasikan perkembangan serta langkah-langkah yang sudah dan akan kami kerjakan," ujar Firman.

Dengan semakin menguatnya dorongan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB, DPRD dan Disdik Jabar diharapkan mampu menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang lebih transparan, berkeadilan, dan mampu menjawab harapan masyarakat Jawa Barat. (AMJ)