Proyek PSEL Sarimukti: Solusi Berkelanjutan atau Beban Baru

Bandung (PRSSNIJabar) - Rencana pembangunan Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) di kawasan TPA Sarimukti kini tengah menjadi buah bibir. Di tengah bayang-bayang darurat sampah yang tak kunjung usai di Bandung Raya.

​Banyak pihak mulai bertanya-tanya: apakah teknologi PSEL ini benar-benar juru selamat yang berkelanjutan, atau justru bom waktu yang memicu persoalan baru di masa depan?

​Hangatnya perdebatan ini tersaji gamblang dalam Diskusi Publik Ilmiah bertajuk “Menghitung Untung Rugi Pemanfaatan Teknologi PSEL dalam Penanganan Sampah Bandung Raya Khususnya di Sarimukti”. Forum yang diinisiasi oleh Walhi Jawa Barat ini digelar di Rooftop Gedung DPRD Jabar, Selasa (9/6/2026).

​Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, tak menampik jika urusan isi perut TPA Sarimukti ini sudah masuk level genting. Menurutnya, isu sampah selalu menjadi "menu wajib" yang menguras energi dalam setiap rapat kerja Komisi IV bersama mitra pemerintah daerah.

​“Persoalan sampah ini sudah bukan lagi masalah sepele, ini sudah sangat urgen. Setiap rapat Komisi IV, saya selalu cerewet soal sampah. Bagaimana darurat sampah di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya, harus jadi perhatian serius kita bersama,” ujar Rizaldy di sela-sela diskusi.

​Politisi ini pun mengapresiasi langkah konsisten Walhi Jabar yang terus "menyalakan alarm" lingkungan. Baginya, forum ilmiah seperti ini sangat mahal harganya karena menjadi panggung terbuka untuk menguliti rencana PSEL lewat kacamata akademis dan data yang valid, bukan sekadar asumsi belaka.

​“Kami berharap diskusi ini melahirkan output yang klir, yang bisa menjadi kompas bagi para pengambil kebijakan di Jawa Barat,” katanya.

​Menimbang Risiko dan Alternatif Solusi

​Rizaldy mengakui, meja Komisi IV belakangan ini kebanjiran masukan dan rapor merah dari masyarakat serta aktivis lingkungan terkait rencana pelesatan proyek PSEL di Sarimukti. Walhi Jabar menjadi salah satu yang paling lantang menyuarakan kecemasan terkait efek domino jangka panjang proyek tersebut.

​“Kami menangkap betul apa yang dikhawatirkan teman-teman Walhi. Pertanyaannya mendasar: apakah PSEL ini solusi jangka panjang, obat penenang sementara, atau malah jadi beban finasial dan lingkungan baru buat 52 juta warga Jabar?” cetus Rizaldy retoris.

​Namun, Rizaldy juga mengingatkan agar jalannya diskusi tidak terjebak dalam romantisme kritik semata. Jika PSEL dinilai cacat konsep atau berisiko tinggi, maka publik dan para ahli harus berani menyodorkan opsi pengganti yang jauh lebih membumi dan realistis

​“Kalau PSEL ini dinilai bukan solusi yang sustainable, lalu apa kartu as-nya? Solusi apa yang lebih baik? Nah, ini yang harus kita bedah bersama di sini,” ucapnya

​Sebenarnya, lanjut Rizaldy, Pemprov Jabar sudah punya blue print jangka panjang, yakni TPPAS Regional Legok Nangka. Namun berhubung urusan sampah Bandung Raya sudah di ujung tanduk, berbagai opsi instan termasuk PSEL Sarimukti akhirnya menyembul ke permukaan.

​Bagi Komisi IV, seluruh dinamika dan rekomendasi dari diskusi ini akan dicatat tebal-tebal untuk menjadi bahan evaluasi keras bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas ESDM, maupun pemangku kebijakan lainnya.

​“Kami di Komisi IV berkomitmen penuh mengawal apa yang menjadi hak dan keinginan terbaik masyarakat. Ingat, yang bakal menanggung dampak dari tanda tangan kebijakan ini adalah 52 juta jiwa masyarakat Jawa Barat,” tegasnya masif.

​Di akhir kalimatnya, Rizaldy melempar pesan menohok. Jawa Barat hari ini tidak sedang kekurangan proyek fisik, melainkan krisis komitmen terhadap pembangunan yang ramah lingkungan.

​“Yang kita kejar bukan cuma gagahnya bangunan fisik. Tapi pembangunan yang berkelanjutan, yang ramah ekologi, dan mampu mewariskan lingkungan yang sehat untuk anak cucu kita kelak,” pungkasnya.

​Diskusi yang berlangsung dinamis itu tampak dihadiri oleh jajaran birokrat, pakar akademisi, aktivis lingkungan, hingga perwakilan warga yang selama ini mencium langsung bau menyengat dari carut-marut tata kelola sampah di Jawa Barat. (AMJ)