KPID Jabar Dorong Penyiaran Jadi Penyeimbang Arus Informasi Digital

Bandung (PRSSNIJabar) - Derasnya arus informasi di ruang digital dinilai perlu diimbangi dengan penguatan lembaga penyiaran sebagai salah satu kekuatan dalam menjaga ketahanan informasi dan kedaulatan kognitif masyarakat.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dr. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si. mengatakan, lembaga penyiaran masih memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia sekaligus menjadi penyeimbang di tengah masifnya informasi yang beredar melalui ruang digital.

Menurut Adiyana, peran tersebut memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

“Lembaga penyiaran mempunyai andil besar dari kemerdekaan sampai hari ini untuk menyuguhkan informasi demi pembangunan sumber daya manusia,” ujar Adiyana di hadapan ratusan anggota Pramuka dalam kegiatan Pemahaman Literasi Media bagi Masyarakat bertema “Penyiaran dalam Perspektif 5+1” di Kota Bandung, Selasa (6/10/2026).

Ia menegaskan, keberadaan lembaga penyiaran masih sangat dibutuhkan untuk mengimbangi derasnya arus informasi di ruang siber.

Menurut Adiyana, tanpa penguatan literasi dan penyiaran yang sehat, ancaman terhadap kedaulatan kognitif masyarakat semakin besar. Kondisi itu dinilai menjadi perhatian, terutama karena generasi Z dan post-Gen Z mencapai sekitar 69,12 persen dari total penduduk Jawa Barat.

“Kalau tidak diimbangi, maka kedaulatan kognitif, rusaknya proses berpikir, terutama Gen Z dan post-Gen Z, ini sangat berbahaya sekali,” katanya.

Adiyana mengatakan, ruang siber tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam memperoleh informasi dan hiburan. Di dalamnya juga terdapat ancaman berupa disinformasi, hoaks hingga konten yang dapat memengaruhi pola pikir masyarakat.

“Ruang siber ini tidak hanya untuk mencari hiburan, tetapi sangat berbahaya. Karena itu gerakan ini harus dilakukan oleh semua komponen,” ujarnya.

Karena itu, KPID Jabar terus membangun kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap berbagai ancaman di ruang siber. Kolaborasi tersebut antara lain dilakukan bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar.

Berbicara di hadapan ratusan anggota Pramuka tersebut, Adiyana mengatakan, keterlibatan Kwarda menjadi bagian penting dalam memperluas gerakan literasi media hingga ke berbagai daerah di Jawa Barat.

Menurut Adiyana, Kwarda Pramuka memiliki jaringan yang menjangkau 27 kabupaten/kota sehingga dapat menjadi salah satu penggerak dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya literasi media dan penyiaran yang sehat.

“Kwarda ini institusi yang selalu bergerak. Di 27 kabupaten/kota hadir. Kami berharap kakak-kakak Kwarda yang hadir bisa menjadi aktor penggerak untuk menularkan informasi ini kepada lingkungan masing-masing,” katanya.

KPID Jabar juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan pemerintah daerah. Di antaranya Universitas Malaysia Sabah, Lemhannas, Universitas Pasundan, Unikom, Uninus, Universitas Kuningan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kota Cimahi serta satuan pendidikan dari tingkat PAUD, SD hingga SMA.

Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Jawa Barat Bayu Rakhmana mengatakan, kolaborasi dengan KPID Jabar menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Bayu menyampaikan sambutan Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistem komunikasi massa sekaligus pola konsumsi informasi masyarakat.

Kehadiran media digital, platform berbasis internet dan media sosial membuat masyarakat dapat mengakses informasi tanpa batas ruang dan waktu. Di Jawa Barat, tingkat konektivitas internet masyarakat bahkan telah mencapai sekitar 87 persen.

“Di satu sisi kita bersyukur, tetapi di sisi lain ada tantangan besar. Ketika konektivitas internet semakin luas, ada bahaya ancaman yang juga menjadi masalah besar bagi kita semua,” kata Bayu.

Ia menyoroti munculnya berbagai persoalan dalam komunikasi digital, mulai dari miskomunikasi, disinformasi hingga hoaks yang semakin mudah menyebar.

Menurut Bayu, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga. Dibutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk KPID, Diskominfo, pemerintah daerah dan Kwarda Pramuka.

“Penyebaran hoaks menjadi sangat meningkat. Ini menjadi problem kita,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, KPID Jabar memperkenalkan pendekatan penyiaran dalam perspektif 5+1. Pendekatan ini melihat fungsi penyiaran melalui lima perspektif yang terdapat dalam Pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, ditambah perspektif psikologi.

Dari perspektif ideologi, penyiaran ditempatkan sebagai penguat nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Perspektif politik menempatkan penyiaran sebagai penopang demokrasi sekaligus sarana partisipasi publik yang sehat.

Sementara dari perspektif ekonomi, penyiaran diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi daerah. Pada aspek sosial budaya, penyiaran berperan sebagai benteng pelestarian budaya dan jati diri bangsa.

Adapun perspektif pertahanan dan keamanan menempatkan penyiaran sebagai penjaga stabilitas sosial dan ketahanan informasi. Sementara perspektif psikologi melihat pengaruh penyiaran terhadap emosi, persepsi, karakter dan mentalitas masyarakat.

Bayu mengatakan, pendekatan 5+1 Broadcasting Perspective sejalan dengan arah pembangunan Jawa Barat dalam RPJMD 2025-2029 serta visi pembangunan Jawa Barat Istimewa.

“Ketahanan informasi yang sehat dan literasi media yang kritis menjadi fondasi penting untuk membentuk masyarakat Jawa Barat yang cerdas, berdaya saring, berdaya saing dan berkarakter,” katanya.

Menurut Bayu, independensi insan pers juga tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan informasi dan pembangunan. Pemerintah membutuhkan media sebagai penyeimbang agar proses pembangunan berjalan sesuai koridor.

Pemprov Jabar pun mengapresiasi kegiatan edukasi publik yang digelar KPID Jabar. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami fungsi strategis penyiaran sekaligus memiliki kemampuan yang lebih kritis dalam menerima informasi.

Kegiatan itu juga diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran serta mendorong terwujudnya ekosistem penyiaran di Jawa Barat yang sehat, berkualitas, edukatif dan berorientasi pada kepentingan publik. (GPWK)