Mahasiswa Tasikmalaya Desak Perubahan Kebijakan, DPRD Diminta Kawal Aspirasi ke Pusat

Tasikmalaya (PRSSNIJabar) - Sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus bersama Poros Pelajar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan R.E. Martadinata, Jumat (12/6/2026). Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan terkait kebijakan nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Aksi yang diikuti oleh HMI Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, PMII Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, IMM Kota Tasikmalaya, KAMMI Tasik Raya, Hima Persis Tasik Raya, SAPMA Kota Tasikmalaya, IPPNU, serta sejumlah organisasi kepemudaan lainnya itu berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.

Massa aksi menilai sejumlah persoalan nasional, mulai dari kondisi ekonomi, tata kelola subsidi energi, hingga pemberantasan korupsi, perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Mereka meminta DPRD Kota Tasikmalaya tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengawal dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat serta DPR RI.

Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa DPRD harus menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Mereka bahkan memberikan tenggat waktu agar aspirasi yang disampaikan segera diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.

“DPRD Kota Tasikmalaya harus merekomendasikan apa yang menjadi keinginan dan keresahan masyarakat. Jika aspirasi ini tidak ditindaklanjuti, kami siap meningkatkan eskalasi gerakan sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan rakyat,” ujar salah seorang perwakilan massa aksi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, menyatakan pihaknya siap menerima dan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tugas lembaga legislatif.

“Insyaallah aspirasi yang disampaikan rekan-rekan akan kami terima dan kami sampaikan ke pusat, termasuk ke DPR RI. Sesuai tata tertib DPRD, kami wajib menampung aspirasi masyarakat,” kata Aslim di hadapan peserta aksi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, memastikan delapan poin tuntutan mahasiswa akan segera direkap dan diteruskan secara resmi kepada DPR RI. Ia menyebutkan surat rekomendasi tersebut akan menggunakan kop resmi DPRD dan ditandatangani oleh pimpinan dewan.

Delapan tuntutan yang disampaikan mahasiswa antara lain memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), memperkuat sektor produktif seperti pertanian, perikanan dan UMKM, serta menjamin tata kelola subsidi energi dan BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran.

Selain itu, massa aksi juga menuntut pengurangan ketergantungan impor, peningkatan efisiensi belanja negara, perluasan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan ekonomi, serta penguatan pemberantasan korupsi dan konflik kepentingan yang berpotensi merugikan negara.

Koordinator lapangan aksi, Encep Gunawan Ridwan, mengatakan tuntutan tersebut lahir dari keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

“Kami datang membawa suara masyarakat. Sebagai insan akademis, kami memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kebijakan yang tidak tepat. Karena itu, kami akan terus mengawal komitmen DPRD agar aspirasi ini benar-benar sampai ke DPR RI dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nasional,” tegasnya.

Usai menyampaikan tuntutan, massa aksi membubarkan diri secara tertib. Namun mereka memastikan akan terus memantau tindak lanjut DPRD terhadap delapan poin aspirasi yang telah disepakati untuk diteruskan ke pemerintah pusat. (AKA)