Mahasiswa PMKRI dan AMP Geruduk DPRD Jabar

Bandung (PRSSNIJabar) - Gedung DPRD Jawa Barat kembali menjadi tujuan aksi penyampaian aspirasi mahasiswa. Senin (22/6/2026), massa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendatangi Kantor DPRD Jabar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Aksi tersebut diterima langsung Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Muhamad Sidkon Djampi, SH, MM. Dalam dialog bersama mahasiswa, Sidkon menampung berbagai aspirasi yang kemudian akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui jalur legislatif.

Menurut Sidkon, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian para mahasiswa dalam aksi tersebut. Ketiga tuntutan itu dinilai memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Teman-teman PMKRI dan AMP menyampaikan tiga poin penting yang mereka minta untuk menjadi perhatian dan dievaluasi oleh pemerintah,” ujar Sidkon kepada wartawan usai menerima massa aksi.

Poin pertama berkaitan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi sekaligus penyesuaian harga BBM agar tidak semakin membebani masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, bahkan menghentikannya sementara apabila diperlukan untuk perbaikan tata kelola dan efektivitas pelaksanaan.

“Yang kedua terkait MBG. Mereka meminta program ini dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Sementara tuntutan ketiga datang dari Aliansi Mahasiswa Papua yang menyoroti perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua. Mereka meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tanah adat dan memastikan tidak terjadi tindakan yang merugikan masyarakat setempat.

“Mereka berharap ada perlindungan yang kuat terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, khususnya terkait persoalan tanah adat,” ujar Sidkon.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sidkon mengakui Program Makan Bergizi Gratis memang masih membutuhkan banyak penyempurnaan. Menurutnya, jika pemerintah serius mengejar target penurunan angka stunting hingga mencapai zero new stunting, maka cakupan penerima manfaat program harus diperluas.

Ia menilai sasaran MBG tidak cukup hanya untuk siswa sekolah formal. Kelompok rentan lain seperti ibu hamil, balita, hingga anak-anak terlantar juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Kalau tujuannya mengatasi stunting, maka penerima manfaat harus diperluas. Ibu hamil, balita yang belum sekolah, termasuk anak-anak terlantar juga harus mendapatkan perhatian,” katanya.

Sidkon menambahkan, saat ini kader posyandu di berbagai daerah di Jawa Barat tengah bekerja keras untuk menekan angka stunting. Karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Karena seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa berada dalam kewenangan pemerintah pusat, Sidkon memastikan DPRD Jawa Barat akan segera meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat nasional.

“Kami menerima dan menghargai aspirasi ini. Draf yang telah ditandatangani bersama perwakilan PMKRI akan segera kami kirimkan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI paling lambat besok,” ujar Sidkon.

Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat memperoleh perhatian serius sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. (AMJ)