Banjir Bandung Raya Butuh Solusi Lintas Wilayah, Pemkot Bandung Siapkan Kolam Retensi
Bandung (PRSSNIJabar) -Persoalan banjir di kawasan Bandung Selatan tidak lagi sekadar urusan satu daerah. Aliran air yang melintasi wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung hingga Kota Cimahi membuat penanganannya membutuhkan perencanaan dan kolaborasi lintas wilayah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kini menyiapkan skema penanganan banjir secara menyeluruh, terutama untuk kawasan Bandung Selatan yang selama ini menjadi salah satu titik rawan genangan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penanganan banjir membutuhkan anggaran besar. Untuk kawasan timur saja, kebutuhan pembiayaan berdasarkan perhitungan awal diperkirakan mencapai Rp800 miliar.
“Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno-Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu,” kata Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat(2/10/2026).
Menurut Farhan, karakter persoalan banjir di Bandung Selatan berbeda antara wilayah timur dan barat. Untuk kawasan timur, mulai dari Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung menilai diperlukan pendekatan baru untuk mengendalikan limpasan air.
Sebelumnya, muncul konsep menjadikan kawasan timur sebagai “tol air” dengan memperbesar saluran agar aliran air dapat lebih cepat menuju kawasan selatan. Namun, skema tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru di wilayah kabupaten.
“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran,” ujarnya.
Kondisi itu kemudian membuat kapasitas saluran air menuju wilayah selatan diperkecil. Dampaknya, aliran air kembali tertahan dan menyebabkan genangan di sejumlah wilayah Kota Bandung.
Karena itu, Pemkot Bandung kini mengarahkan penanganan kawasan timur melalui pembangunan kolam retensi berukuran besar. Kolam tersebut nantinya berfungsi menampung limpasan air sebelum kemudian dipompa kembali.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” jelas Farhan.
Farhan mengatakan, kawasan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta pada masa lalu banyak berfungsi sebagai area penampungan air. Namun, seiring perkembangan kawasan, sebagian besar area tersebut kini telah berubah menjadi bangunan.
“Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya,” ujarnya.
Pembangunan sistem pengendalian banjir tersebut, lanjut Farhan, membutuhkan rekayasa teknis yang kompleks. Selain itu, pembiayaannya juga membutuhkan anggaran besar.
“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar,” jelasnya.
Pemkot Bandung selanjutnya akan mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika desain disetujui, pembiayaan akan dicari melalui kolaborasi pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
Sementara itu, persoalan banjir di kawasan Bandung Selatan bagian barat membutuhkan pola penanganan berbeda karena bersinggungan langsung dengan wilayah administratif lain.
Kawasan yang dimaksud mencakup Buahbatu, Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi. Sejumlah wilayah tersebut bersinggungan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Menurut Farhan, kondisi tersebut membuat penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan Pemkot Bandung. Koordinasi antardaerah menjadi bagian penting dalam mencari solusi.
“Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama,” ungkapnya.
Farhan mendorong agar penanganan banjir dilakukan dengan pendekatan berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya. Dengan pendekatan tersebut, persoalan banjir tidak ditangani berdasarkan batas administratif masing-masing daerah.
“Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah,” katanya.
Ia menuturkan, keterlibatan pemerintah daerah di sekitar Kota Bandung menjadi hal yang tidak terhindarkan. Farhan mencontohkan persoalan Bandung Utara yang juga melibatkan sejumlah wilayah di sekitar Kota Bandung.
“Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama,” ungkapnya.
Karena itu, Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfasilitasi koordinasi antardaerah untuk membahas persoalan banjir yang melintasi batas wilayah tersebut. (IGN)
Komentar