Aktivasi IKD di Ciamis Masih Rendah, Disdukcapil Genjot Sosialisasi Hingga Desa

Ciamis (PRSSNIJabar) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis terus mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tengah masih rendahnya partisipasi masyarakat. Hingga pekan terakhir Mei 2026, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru berada di kisaran 2 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kepada reporter Jabar Now, Kepala Disdukcapil Ciamis, Yayan Muhamad Supyan mengatakan, IKD menjadi bagian penting dalam transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat agar segera melakukan aktivasi.

“Identitas Kependudukan Digital ini sangat penting. Kami mendapat target dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu sampai 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis sekitar 1,3 juta jiwa,” ujar Yayan.

Menurutnya, evaluasi rutin terus dilakukan untuk memantau perkembangan aktivasi IKD di lapangan. Disdukcapil juga menggandeng berbagai pihak agar percepatan aktivasi bisa berjalan lebih optimal.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni bekerja sama dengan Dinas Sosial, termasuk melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat penerima bantuan sosial menjadi sasaran prioritas aktivasi IKD. Para pendamping sosial membantu mengarahkan warga untuk datang ke kantor kecamatan sesuai jadwal pelayanan yang telah disiapkan.

“Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan. Biasanya layanan aktivasi kami buka mulai pukul 13.00 WIB agar lebih terfokus,” katanya.

Yayan mengakui, rendahnya capaian aktivasi IKD dipengaruhi sejumlah kendala di masyarakat. Selain minimnya kesadaran tentang pentingnya IKD, rendahnya literasi digital juga masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah pedesaan.

Banyak warga, kata dia, masih merasa cukup menggunakan KTP elektronik fisik sehingga belum melihat kebutuhan mendesak untuk beralih ke identitas digital.

“Mayoritas masyarakat kita masih di pedesaan. Penggunaan HP pun masih sebatas komunikasi dasar seperti telepon dan pesan. Jadi digitalisasi belum menjadi kebutuhan utama,” ungkapnya.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi antara lain perangkat telepon seluler yang belum mendukung aplikasi IKD, masyarakat yang belum memiliki email, hingga keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah.

Meski begitu, Disdukcapil terus mengimbau masyarakat agar segera melakukan aktivasi IKD karena ke depan layanan publik akan semakin terintegrasi secara digital, termasuk untuk akses bantuan sosial.

“Kalau tidak aktivasi IKD, nanti tidak bisa terkoneksi dengan sistem digital bansos. Jadi ini penting sekali,” tegas Yayan.

Pemerintah Kabupaten Ciamis sendiri menargetkan peningkatan signifikan capaian aktivasi IKD dalam beberapa waktu ke depan. Bahkan, Sekretaris Daerah menargetkan angka aktivasi bisa mencapai 90 persen.

“Targetnya memang tinggi, tapi kami optimistis. Saat ini sudah mulai terlihat antusiasme masyarakat datang ke kecamatan untuk aktivasi IKD,” pungkasnya. (AST)