5.000 Kader TPK Ciamis Diperkuat dengan SOP Baru Pendampingan Stunting

Ciamis (PRSSNIJabar) - Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Ciamis diperkuat dari tingkat keluarga. Sebanyak 5.000 kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di 27 kecamatan mendapat penguatan peran, sekaligus akan dibekali panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendampingan yang lebih terstruktur.

Penguatan tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., saat menghadiri Temu Kader TPK sekaligus Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di Gedung K.H. Irfan Hielmy, Kompleks Islamic Center Ciamis, Selasa (29/9/2026).

Agenda yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis itu dihadiri Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya, jajaran Forkopimda, serta ribuan perwakilan kader TPK dari seluruh kecamatan.

Di hadapan para kader, Wihaji memberikan apresiasi atas kerja mereka yang bersentuhan langsung dengan keluarga di lapangan. Menurutnya, kader TPK memiliki posisi penting karena memahami kondisi masyarakat hingga tingkat keluarga.

“Saya ingin bertemu dan berbincang dengan para pahlawan keluarga, yaitu para kader TPK. Ibu-ibu inilah yang mengetahui persis suasana kebatinan rakyat paling bawah. Tugas mereka tidak mudah, kadang diomeli, kadang ditolak, bahkan kehujanan, tetapi tetap bekerja. Inilah para pahlawan keluarga Indonesia,” kata Wihaji.

Untuk menyemangati para kader, Wihaji juga memberikan hadiah spontan berupa uang tunai Rp1 juta dan berbagai doorprize kepada sejumlah kader yang mampu menjawab pertanyaan seputar pencegahan stunting.

Menurut Wihaji, pencegahan stunting harus dimulai dari hulu, bahkan sebelum pasangan memiliki anak. Pendampingan dilakukan secara berjenjang, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pascasalin, bayi di bawah dua tahun (baduta), hingga anak balita.

Fokus utama berada pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang menjadi masa penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Untuk membuat pendampingan lebih terukur, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga akan menerapkan SOP baru yang mengatur pembagian tugas para kader TPK. Setiap petugas nantinya memiliki pemetaan keluarga yang jelas, termasuk siapa mendampingi siapa.

Dalam skema tersebut, seorang petugas TPK akan mendampingi sekitar 10 hingga 20 Keluarga Risiko Stunting (KRS).

Wihaji juga mengingatkan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan gizi dan kondisi ekonomi. Faktor lingkungan, seperti keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, turut berpengaruh. Demikian pula faktor sosial, termasuk pernikahan dini dan pola asuh di dalam keluarga.

Menurut dia, persoalan pola makan juga perlu menjadi perhatian. Pemberian makanan atau minuman manis secara berlebihan kepada anak, misalnya, dapat terjadi bukan hanya pada keluarga kurang mampu, tetapi juga keluarga yang secara ekonomi berkecukupan.

Di sisi lain, pemerintah pusat tengah menyiapkan penyesuaian pelaksanaan program MBG untuk sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melakukan pembahasan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama terkait porsi menu dan pola distribusinya.

Penyesuaian tersebut diperlukan karena kebutuhan nutrisi balita, khususnya anak di bawah dua tahun, berbeda dengan kebutuhan makanan anak usia sekolah.

Sementara itu, Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program penanganan stunting dan MBG. Kabupaten Ciamis saat ini memiliki 27 kecamatan, 258 desa, dan tujuh kelurahan, dengan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, terutama komoditas beras dan kopi.

Herdiat mengatakan, Pemkab Ciamis mengandalkan pendataan langsung melalui posyandu untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat di lapangan. Data tersebut juga dibandingkan dengan hasil survei nasional.

“Data dari posyandu Insya Allah akurat. Selisihnya hanya sekitar 4,4 persen antara hasil survei nasional dengan data kami. Kami melakukan pendataan secara sensus langsung ke warga, bukan sekadar sampel survei,” ujar Herdiat.

Untuk mendukung pelaksanaan MBG, Ciamis juga telah membentuk 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, 80 unit di antaranya telah beroperasi. Pemerintah daerah juga menugaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pembinaan hingga tingkat kecamatan.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Ciamis, dr. H. Yoyo, MM.Kes., mengatakan TPK di Ciamis melibatkan tiga unsur, yakni kader Kependudukan dan KB, kader Kesehatan, serta kader Pemberdayaan Masyarakat.

Pada 2026, para kader TPK juga diarahkan untuk mengawal program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dan pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD.

“Kader kami bekerja dari pintu ke pintu untuk memastikan bahwa setiap gram asupan gizi yang disalurkan pemerintah benar-benar dikonsumsi oleh sasaran yang tepat, terdata dengan valid, dan dievaluasi perkembangannya setiap bulan melalui forum rekonsiliasi data desa,” kata Yoyo.

Setelah bertemu para kader di Islamic Center Ciamis, Wihaji bersama rombongan melanjutkan kunjungan lapangan untuk meninjau kondisi Keluarga Risiko Stunting (KRS), sekaligus memastikan pencairan insentif dan urusan administrasi bagi TPK di Kabupaten Ciamis. (AST)