36 Ribu KK Miskin Ekstrem di Garut Belum Tersentuh Bansos, Pemkab Luncurkan Program Balebat

Garut (PRSSNIJabar) - Meski pemerintah telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial, masih banyak keluarga miskin ekstrem yang belum menerima manfaat. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh belum akuratnya data penerima bantuan.

Di Kabupaten Garut, tercatat dari lebih dari 107 ribu kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin ekstrem atau desil 1, sekitar 36 ribu KK belum pernah menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Garut.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengaku prihatin setelah hasil verifikasi bersama tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dinas Sosial menemukan fakta tersebut.

"Saya kaget juga. Ternyata hasil investigasi bersama tenaga pendamping PKH dan Dinas Sosial menunjukkan, dari 107 ribu warga miskin ekstrem masih ditemukan sekitar 36 ribu yang belum tersentuh atau tidak mendapatkan bantuan sama sekali, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Syakur usai meluncurkan Program Bantuan Keluarga Hebat (Balebat) Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Selasa (30/6/2026).

Menurut Syakur, Program Balebat akan diupayakan menjadi program tahunan dengan evaluasi secara berkala. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak, tetapi selama ini belum masuk dalam berbagai skema bantuan sosial.

"Untuk tahap pertama, bantuan diberikan kepada 1.000 penerima dengan total anggaran Rp2 miliar. Penyalurannya dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp1 juta per KK pada Juni dan Rp1 juta per KK pada Desember. Data penerima disusun berdasarkan nama dan alamat oleh pendamping PKH bersama Dinas Sosial. Untuk saat ini bantuan disalurkan secara tunai, sedangkan bagi penerima yang berada di wilayah jauh akan dikirim melalui PT Pos," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, mengatakan Program Balebat merupakan implementasi dari delapan misi Bupati dan Wakil Bupati Garut, khususnya pada prioritas pembangunan daerah poin keempat, yaitu percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.

"Dari total 107 ribu kepala keluarga yang berada pada desil 1, kami memilih mereka yang benar-benar belum menerima bantuan apa pun. Mereka tidak tercatat sebagai penerima PKH, BPNT, BPJS PBI maupun BLT Kesra," ujar Marlinda. (SLT)