Demo Desak Penindakan Geng Motor di Tasikmalaya Ricuh, Massa Soroti Gestur Oknum Polisi

Tasikmalaya (PRSSNIJabar) - Aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa dan pelajar dari Aliansi Cipayung Plus serta Poros Pelajar Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya, Selasa (8/9/2026), berujung ricuh.

Aksi yang awalnya digelar untuk mendesak aparat dan pemerintah daerah memperketat penanganan kejahatan jalanan, khususnya aksi geng motor, memanas setelah massa menyoroti dugaan gestur provokatif yang dilakukan oknum anggota kepolisian.

Kericuhan terjadi saat massa mendatangi Markas Komando (Mako) Polres Tasikmalaya Kota. Sebelumnya, demonstran menyampaikan aspirasi dari atas mobil komando dan meminta Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto hadir langsung untuk menandatangani 10 poin tuntutan mereka.

“Hadirkan Kapolres di sini. Kami tidak akan membuka dialog, tanpa kompromi selama Kapolres tidak hadir untuk menandatangani tuntutan,” tegas Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya, Ilham Ramdani.

Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robby Kartika Putra kemudian menemui massa. Ia menjelaskan bahwa Kapolres sedang menjalankan tugas di Kabupaten Ciamis.

Aulia juga menyampaikan bahwa dirinya telah mendapat mandat untuk menandatangani berkas aspirasi. Namun, penjelasan tersebut belum membuat massa bersedia berdialog karena mereka tetap meminta Kapolres hadir secara langsung.

Ketegangan meningkat ketika massa menduga seorang anggota Dalmas dari dalam area Mako mengacungkan jari tengah ke arah demonstran. Gestur tersebut memicu kemarahan massa yang kemudian memanjat pagar dan berupaya menerobos barikade petugas.

Demonstran bahkan sempat menembus gerbang kedua Mako Polres Tasikmalaya Kota sebelum akhirnya tertahan oleh barisan personel keamanan.

Kompol Aulia Robby kemudian turun langsung menenangkan massa. Ia menyatakan kepolisian akan menyelidiki dugaan pelanggaran etik tersebut.

“Setelah ini kita akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik-adik mahasiswa mengenai yang mengacungkan jari tengah. Kalau hasilnya tidak memuaskan, silakan laporkan ke Propam,” tegas Aulia di hadapan massa.

Massa kemudian memberikan batas waktu 1x24 jam kepada Polres Tasikmalaya Kota untuk mengusut dugaan pelanggaran tersebut.

Pimpinan IPNU Tasikmalaya, Fikri Nurfadila, mengatakan pihaknya mengecam dugaan tindakan represif maupun gestur tidak pantas yang dilakukan oknum aparat.

“Bukan hanya di gedung Polres saja, tetapi tindakan represif juga terjadi di gedung DPRD. Ketika kami hendak beranjak dari Polres ke DPRD, ada sekitar tiga personel Polres yang mengacungkan jari tengah atau menunjukkan gestur tidak baik. Ini tindakan yang kami kecam,” ujar Fikri.

Menurut Fikri, massa telah memediasi persoalan tersebut bersama Wakapolres. Jika dalam waktu 1x24 jam tidak ada tindak lanjut, pihaknya mengancam akan kembali menggelar aksi dan melaporkan persoalan tersebut ke Propam.

Setelah aksi di Mako Polres, massa bergerak menuju Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi tersebut, demonstran kembali menyampaikan tuntutan terkait penanganan aksi geng motor.

Massa memilih bertahan di depan gedung, bahkan membakar ban dan mendirikan tenda sambil menunggu kehadiran Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra yang lebih dulu tiba di lokasi sempat berupaya membuka ruang dialog. Namun, massa tetap meminta Wali Kota hadir langsung karena dinilai memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.

“Ya meskipun saya hadir, namun wakil itu bukan pemegang kebijakan. Kecuali mereka sepakat saya sekadar paraf dan selanjutnya harus ada pertemuan lagi di wali kota selaku pemilik kewenangan,” terang Diky Candra.

Situasi kemudian mulai menemukan titik temu setelah Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto kembali dari tugas dinas. Bersama Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim, Kapolres turut memfasilitasi komunikasi antara massa dan pemerintah daerah.

Setelah melalui dialog, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi akhirnya tiba di Gedung DPRD menjelang Maghrib. Ia mendengarkan langsung aspirasi demonstran sekaligus menandatangani kesepakatan bersama terkait penanganan aksi geng motor di Kota Tasikmalaya.

Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi penutup rangkaian aksi. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib setelah Maghrib.

Diky Candra berharap kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah nyata untuk mengembalikan kondusivitas keamanan di wilayah Tasikmalaya. (AST)