BNPB Bentuk FPRB Pangandaran, Perkuat Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir

Pangandaran (PRSSNIJabar) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Pangandaran sebagai langkah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah pesisir selatan Jawa Barat.

Pembentukan forum yang dirangkai dengan kegiatan edukasi kebencanaan itu berlangsung selama dua hari, 14–15 Juli 2026, di Hotel Horison Palma, Pantai Barat Pangandaran. FPRB diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, hingga para relawan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Koordinator Tim Pemberdayaan Sumber Daya Penthalik BNPB, Iis Yulianti, mengatakan pembentukan FPRB merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana.

"Di Indonesia saat ini telah terbentuk 25 Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat provinsi dan sekitar 50 forum di tingkat kabupaten/kota. Mari kita bersama-sama membangun ketangguhan, karena hampir semua ancaman bencana ada di Indonesia, termasuk di Pangandaran," ujar Iis, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, Pangandaran dipilih karena memiliki sejarah panjang menghadapi bencana, terutama tsunami yang melanda pesisir selatan pada 2006. Peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa upaya mitigasi harus terus diperkuat.

"Tsunami 2006 harus menjadi pembelajaran. Tujuan dibentuknya FPRB adalah agar pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga demi masa depan dan keselamatan generasi mendatang," katanya.

Iis menambahkan, dampak sebuah bencana besar dapat dirasakan hingga puluhan tahun. Karena itu, setelah kepengurusan terbentuk, FPRB diharapkan segera menyusun program kerja yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, mengatakan pemerintah pusat terus memberikan dukungan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

"Ketika bencana terjadi, semua pihak selalu bahu-membahu. Itulah kekuatan kita dalam penanggulangan bencana," ujarnya.

Dodo menjelaskan, Pangandaran merupakan salah satu daerah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Ancaman yang dihadapi meliputi tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga abrasi. Satu-satunya potensi bencana yang tidak dimiliki daerah ini adalah letusan gunung berapi.

"Risiko bencana di Pangandaran sangat tinggi. Karena itu kita harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat," katanya.

Ia berharap kehadiran FPRB mampu memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan sehingga upaya mitigasi, edukasi, dan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Pembentukan FPRB juga mendapat sambutan positif dari kalangan relawan. Ketua SAR Barakuda, Sakio Adriyanto, menyatakan organisasinya siap berperan aktif dalam forum tersebut.

"Kami sangat mendukung terbentuknya FPRB di Kabupaten Pangandaran. Daerah ini memiliki risiko tinggi terhadap tsunami, banjir bandang, maupun banjir rob, sehingga diperlukan wadah yang mampu menyatukan kolaborasi seluruh unsur," ujarnya.

Sakio mengungkapkan, SAR Barakuda turut bergabung dalam kepengurusan FPRB yang telah dibentuk. Ia berharap forum tersebut segera dikukuhkan oleh Bupati Pangandaran sehingga dapat langsung menjalankan program-program pengurangan risiko bencana di daerah. (AST)