Badami Jadi Ruang Warga Bandung Kawal Peningkatan Layanan Digital Pemerintah

Balaikota Bandung / dok. Rumah123.com

Bandung (PRSSNIJabar) - Pemerintah Kota Bandung terus mendorong transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga mengutamakan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Badami (Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi) yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung sebagai wadah bagi warga untuk menyampaikan kritik, saran, hingga ide dalam pengembangan layanan publik berbasis digital.

Melalui program ini, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses evaluasi berbagai layanan digital milik pemerintah. Masukan yang dihimpun menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Bandung untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ketua Tim Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kota Bandung, Ganjar Setya Pribadi, mengatakan Badami lahir sebagai bentuk komitmen pemerintah membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat.

"Badami merupakan singkatan dari Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Semangatnya adalah menyediakan wadah bagi warga Kota Bandung untuk memberikan feedback, masukan, dan saran terhadap layanan digital. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Ganjar di Bandung, baru-baru ini.

Menurut Ganjar, Badami tidak hanya menghadirkan forum diskusi, tetapi juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Selama ini Diskominfo telah melakukan sejumlah roadshow ke kampus untuk menjaring berbagai ide dan masukan terkait pengembangan layanan publik digital di Kota Bandung.

Seiring perubahan pola komunikasi masyarakat, metode penghimpunan aspirasi juga terus diperluas. Selain kegiatan tatap muka, Diskominfo kini memanfaatkan podcast, talkshow, hingga survei digital agar partisipasi masyarakat semakin luas.

"Tahun ini kami kembali memanfaatkan podcast dan talkshow agar lebih banyak warga Bandung yang ikut terlibat. Selain itu, kami juga menghadirkan survei di berbagai layanan digital Kota Bandung yang dirancang lebih sederhana sehingga masyarakat lebih mudah memberikan penilaian dan masukan," ujarnya.

Sebagai bagian dari pengembangan layanan, pada 2026 Diskominfo mulai menerapkan sistem single question rating di berbagai platform layanan digital Pemerintah Kota Bandung. Sistem ini dirancang sederhana sehingga masyarakat cukup memberikan penilaian seperti saat memberikan rating pada layanan transportasi daring.

Namun, tujuan utama sistem tersebut bukan sekadar mengukur kepuasan pengguna, melainkan mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat saat mengakses layanan pemerintah.

"Tahun ini kami sudah membangun sistemnya. Nantinya sistem tersebut dipasang di berbagai layanan digital Kota Bandung dalam bentuk single question rating. Yang ingin kami gali justru bukan layanan yang sudah bagus, tetapi bagian mana yang masih menjadi kendala bagi masyarakat. Dari situ kami bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki," jelas Ganjar.

Sistem penilaian tersebut akan diterapkan pada berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, ketenagakerjaan, hingga layanan publik lainnya. Seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Ganjar menegaskan, transformasi digital saat ini tidak lagi diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan dari kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan.

"Hal yang paling penting bukan sekadar teknologinya canggih, tetapi apakah layanannya mudah digunakan, apakah prosesnya transparan, baik dari sisi waktu maupun biaya. Mindset yang kami bangun adalah bagaimana pelayanan pemerintah hadir secara proaktif kepada masyarakat," tuturnya.

Ia mencontohkan, salah satu hasil evaluasi melalui Badami adalah penyempurnaan layanan administrasi kependudukan yang kini terintegrasi dengan rumah sakit. Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak lagi harus mengunduh berbagai aplikasi untuk mengurus dokumen kependudukan setelah proses persalinan.

Dalam pelaksanaannya, Badami juga melibatkan mahasiswa magang untuk melakukan survei langsung kepada pengguna layanan publik. Salah satunya dilakukan pada layanan wisata Bandros. Hasil survei menunjukkan mayoritas pengguna memberikan respons positif, terutama terhadap kemudahan pembayaran menggunakan QRIS serta keberadaan pemandu wisata yang dinilai membantu wisatawan mengenal Kota Bandung dengan lebih baik. (IGN)